PDB = C
+ I + G + NX
Dimana:
PDB =
Produk Domestik Bruto
C=
Seluruh konsumsi masyarakat/pengeluaran konsumen
I=
Investasi
G=
Pengeluaran pemerintah
NX=
Ekspor-Impor
Sedangkan
yang dimaksud Pengeluaran Pemerintah (Goverment Expenditure) (Sadono Sukirno,
2000), yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian
dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap
tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk
daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka
menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu atau
mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pengeluaran pemerintah
dapat dilihat pada postur APBN dalam bentuk Belanja Negara, yakni:
A. Belanja Pemerintah
Pusat
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang
3. Belanja Modal
4. Pembayaran Bunga Utang
5. Subsidi
6. Belanja Lain-lain
B. Transfer ke Daerah dan
Dana Desa
1. Transfer ke Daerah
2. Dana Desa
Produk
Domestik Bruto (PDB) tahun 2018 Kuartal 2 berdasar Berita Resmi Statistik dapat
dilihat pada tabel berikut:
Sumber:Berita Resmi Statistik No.65/08/th. XXI, 6 Agustus 2018
Dari tabel diatas, PDB dapat dilihat dari dua sisi yakni PDB
atas dasar harga berlaku triwulan II-2018 adalah Rp3.683,9 triliun, atas dasar
harga konstan 2010 mencapai Rp2.603,7 triliun. PDB
atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang
dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas
dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang
dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai
dasar. PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran
dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui
pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.
Government Size
Terkait
dengan pengeluaran pemerintah, pada tabel diatas dapat dilihat besarnya belanja
pemerintah pada tahun berjalan 2018 adalah 313,1 triliun. Sementara PDB
berjumlah 3.683,9 triliun, sehingga government
size dapat dihitung dengan membandingkan kedua angka tersebut Gov Size = 313,1/3.683,9 = 0.0849 =
8,49%
Jika
dibandingkan dengan negara-negara maju persentase government size kita sangat rendah. Berikut persentase government size beberapa negara sebagai
berikut:
Sumber: Handout mata kuliah
Kebijakan Moneter Fiskal
Berdasarkan
perhitungan dan tabel pembanding size of
government terlihat sangat jauh sekali perbedaan ukuran pemerintah
indonesia dengan 8 negara maju, hal ini mengindikasikan peran pemerintah melalui
government expenditure masih rendah
dalam perekonomian nasional.
Salah
satu sektor utama dalam pemerintahan Presiden Jokowi yang benar-benar digenjot
dalam pelaksanaanya adalah sektor infrastruktur. Dalam serangkaian diskusi perencanaan
dan penganggaran, Prof. Ferdinand Sinaga menyebutkan 3 syarat utama dalam
mencapai pertumbuhan atau kemajuan negara, yaitu infrastruktur, investasi pasar
dan inovasi. Terkait dengan infrastruktur tahun 2018 pemerintah menganggarkan
Rp410,4 Triliun yang tersebar dalam belanja K/L seperti Kementerian PUPERA,
Kementerian Perhubungan, Dana Alokasi Khusus, dan Investasi Pemerintah (PMN dan
LMAN). Angka tersebut digunakan untuk pembangunan dan preservasi jalan
(pembangunan jalan baru, jalan tol, dan jembatan), pembangunan LRT, Bandar
Udara, Jalur Kereta Api, pembangunan infrastruktur informasi dan telekomunikasi
(Desa broadband terpadu, BTS daerah tertinggal, penyediaan dan peningkatan
kualitas perumahan masyarakat.
Manfaat
nyata anggaran infrastruktur dirasakan oleh masyarakat langsung, sektor
ekonomi, industri, pariwisata dan stakeholder lainnya. Hadirnya pemerintah
melalui pembangunan infrastrukutur mentahbiskan peran negara dalam mencapai
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, hal ini menjadi indikasi size of government perlu untuk
ditingkatkan diantaranya melalui sektor anggaran maupun sektor lain seperti
pendidikan dan kesehatan yang perannya sangat sentra dimasyarakat.
Referensi
Berita
Resmi Statistik, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2018 No.65/08/Th.XXI,
6 Agustus 2018
Informasi
APBN 2018, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan: 2018
Windarty:
Handout Mata Kuliah Kebijakan Moneter Fiskal: 2018
Government
Expenditure, online diakses 15 Oktober 2018, http://abstraksiekonomi.blogspot.com/2013/11/teori-pengeluaran-pemerintah.html
Teori
Pengeluaran Pemerintah, online diakses 15 Oktober 2018, http://jayanaidu93.blogspot.com/2013/05/konsumsi-dalam-ekonomi-makro.html
No comments:
Post a Comment