Alternatif Solusi Anomali Pengelolaan Keuangan Kelurahan Moru Kabupaten Alor

PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Dalam penyelesaian tugas mata kuliah Teori Organisasi dan Aplikasi yang diampu oleh Bapak Sudiman dengan topik Pengambilan Keputusan, sesungguhnya telah terjadi proses pengambilan keputusan itu sendiri. Pada saat penugasan diberikan pada saat itulah masalah muncul, yakni permasalahan dalam menentukan topik yang akan dianalisis dalam makalah. Pada tahapan ini terjadi diskusi yang intens diantara anggota kelompok. Diskusi guna mencari topik yang mudah dipahami, seluruh anggota kelompok dapat memberikan kontribusi, serta topik yang menarik untuk dibahas.

Beberapa ide muncul untuk dianalisis, antara lain:

1.         Masalah Kebijakan ganjil genap di Gerbang Tol Bekasi;

2.         Masalah akan diaktifkannya kembali becak di Jakarta; dan

3.         Masalah pengelolaan keuangan di Kelurahan Moru, Kabupaten Alor.

Revolusi Mental dan Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan

Revolusi Mental

Revolusi mental merupakan suatu gerakan seluruh masyarakat baik pemerintah atau rakyat dengan cara yang cepat untuk mengangkat kembali nilai-nilai strategi yang diperlukan oleh Bangsa dan Negara untuk mampu menciptakan ketertiban dan Kesejahteraan rakyat sehingga dapat memenangkan persaingan di era globalisasi. Revolusi mental mengubah cara pandang, pikiran, sikap dan perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemoderenan, sehingga menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

 Prinsip revolusi mental menyebutkan bahwa revolusi mental adalah gerakan sosial untuk bersama-sama menuju Indonesia yang lebih baik. Harus didukung oleh tekad politik (political will) Pemerintah, Harus bersifat lintas sektoral, Kolaborasi masyarakat, sektor privat, akademisi dan pemerintah, Dilakukan dengan program “gempuran nilai” (value attack) untuk senantiasa mengingatkan masyarakat terhadap nilai-nilai strategis dalam setiap ruang publik, Desain program harus mudah dilaksanakan (user friendly), menyenangkan (popular) bagi seluruh segmen masyarakat, Nilai-nilai yang dikembangkan terutama ditujukan untuk mengatur moralitas publik (sosial) bukan moralitas privat (individual), Dapat diukur dampaknya dan dirasakan manfaatnya oleh warga masyarakat.