Analisis Struktur Organisasi Kementerian Keuangan

A.         Struktur Organisasi Kementerian Keuangan

Visi Kementerian Keuangan saat ini adalah “Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21”.

Dalam visi ini, penggerak utama berarti bahwa Kementerian Keuangan, dalam perannya sebagai pengatur dan pengelola keuangan negara, berperan sebagai prime mover dalam mendorong pembangunan nasional di masa depan. Melalui manajemen pendapatan dan belanja negara yang proaktif, Kementerian Keuangan menggerakkan dan mengarahkan perekonomian negara menyongsong masa depan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif mengindikasikan bahwa pertumbuhan dan pembangunan yang diarahkan oleh Kementerian Keuangan akan menghasilkan dampak yang merata di seluruh Indonesia. Hal ini akan tercapai melalui koordinasi yang solid antar pemangku kepentingan dalam pemerintahan serta melalui penetapan kebijakan fiskal yang efektif. Menekankan abad ke-21 sebagai periode waktu menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan menyadari peran yang dapat dan harus dijalankan di dunia modern, dengan menghadirkan teknologi informasi serta proses-proses yang modern guna mewujudkan peningkatan yang berkelanjutan.

Visi ini menunjang visi pemerintah untuk mencapai masyarakat adil dan makmur atau saat ini tertuang dalam visi pembangunan nasional “Terwujudnya Indoensia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Serta menunjang misi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang tercermin dalam Sembilan Agenda Prioritas atau Nawa Cita.

Untuk mewujudkan visi tersebut, struktur organisasi Kementerian Keuangan berdasarkan PMK Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan yang diubah oleh PMK Nomor 212/PMK.01/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan terdiri atas:

Gambar 1 Struktur Organisasi Kementerian Keuangan

B.         Teori Struktur Organisasi

Menurut Hasibuan (2010:128) struktur organisasi adalah suatu gambar yang menggambarkan tipe organisasi, pendepartemenan organisasi kedudukan, dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi.

Struktur organisasi menjelaskan bagaimana tugas kerja akan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan diantara fungsi, bagian atau posisi maupun orang-orang yang menunjukkan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Kerangka kerja organisasi tersebut disebut sebagai desain organisasi (organizational design) dan bentuk spesifik dari kerangka kerja organisasi dinamakan dengan struktur organisasi (organizational structure).

Bentuk struktur organisasi pada umumnya berbeda-beda serta memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Berdasarkan hubungan yang ada pada organisasi menurut Hasibuan (2010:150) terdapat lima jenis bentuk struktur utama organisasi, bentuk struktur organisasi tersebut dapat dibedakan sebagai berikut:

1.  Bentuk Organisasi Lini (Line Organization)

Organisasi lini ini diciptakan oleh Henry Fayol, dalam tipe organisasi lini terdapat garis wewenang, kekuasaan yang menghubungkan langsung secara vertikal dari atasan ke bawahan. 

Gambar 2 Line Organization

2.  Bentuk Organisasi Lini dan Staf (Line and Staff Organization)

Bentuk organisasi lini dan staf pada dasarnya merupakan kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional. Asas kesatuan komando tetap dipertahankan dan pelimpahan wewenang berlangsung secara vertikal dari pucuk pimpinan kepada pimpinan dibawahnya. Pucuk pimpinan tetap sepenuhnya berhak menetapkan keputusan, kebijaksanaan, dan merealisasikan tujuan perusahaan. Dalam membantu kelancaran tugas pimpinan, ia mendapat bantuan dari para staf. Tugas para staf hanya memberikan bantuan, pemikiran saran-saran, data, informasi, dan pelayanan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan keputusan dan kebijaksanaannya.

Gambar 3 Line and Staff Organization

3.  Bentuk Organisasi Fungsional

Diciptakan oleh F.W. Taylor, bentuk organisasi ini disusun berdasarkan sifat dan macam pekerjaan yang harus dilakukan. Pada tipe organisasi ini, masalah pembagian kerja mendapat perhatian yang sungguh-sungguh, pembagian kerja didasarkan pada “spesialisasi” yang sangat mendalam dan setiap pejabat hanya mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan sesuai dengan spesialisasinya.

Gambar 4 Functional Organization

4.  Bentuk Organisasi Lini, Staf dan Fungsional

Merupakan kombinasi dari organisasi lini, lini dan staf, dan fungsional, biasanya diterapkan pada organisasi besar serta kompleks. Pada tingkat Dewan Komisaris (board of director) diterapkan tipe organisasi lini dan staf, sedangkan pada tingkat middle manager diterapkan tipe organisasi fungsional. Organisasi ini dilakukan dengan cara menggabungkan kebaikan dan menghilangkan kelemahan dari ketiga tipe organisasi tersebut.

Gambar 5 Staf, Line and Functional Organization

5.  Bentuk Organisasi Komite

Suatu organisasi yang masing-masing anggota mempunyai wewenang yang sama dan pimpinannya kolektif. Organisasi komite (panitia = committees organization) mengutamakan pimpinan, artinya dalam organisasi ini terdapat pimpinan “kolektif presidium/plural executive” dan komite ini bersifat manajerial. Komite dapat juga bersifat formal atau informal, komite-komite itu dapat dibentuk sebagai suatu bagian dari struktur organisasi formal, dengan tugas-tugas dan wewenang dibagikan secara khusus.

Gambar 6 Commite Organization

Disamping pembagian kedalam 5 jenis struktur organisasi diatas, terdapat bentuk lain untuk struktur organisasi yaitu sebagai berikut:

1.  Struktur Organisasi Fungsional

Struktur organisasi ini menekankan fungsi keahlian yang diterapkan pada struktur.

Struktur organisasi yang terdiri dari orang-orang dengan keterampilan yang sama dan melakukan tugas-tugas serupa yang kemuadian dikelompokkan bersama menjadi beberapa unit kerja. Anggota-anggotanya bekerja di bidang fungsional sesuai dengan keahlian mereka.

Gambar 7 Organisasi Fungsional

2.  Struktur Organisasi Geografis

Merupakan struktur organisasi yang mendasarkan pada ruang lingkup geografis. Pembagian kerja besar pada struktur ini dibagi bedasarkan wilayah kerja. Penyesuaian strategi untuk kebutuhan setiap pasar geografis. Mendelegasikan tanggung jawab laba / rugi ke level strategis terendah pada area tertentu. Mengambil keuntungan dari ekonomi operasi lokal

Gambar 8 Organisasi Geografis

3.  Struktur Organisasi Divisional / Struktur Unit Bisnis Strategis

Merupakan stuktur organisasi yang dikelompokkan berdasarkan pada produk yang sama, proses yang sama, kelompok orang yang melayani pelanggan yang sama, dan atau berlokasi di daerah yang sama di suatu wilayah geografis. Memaksa koordinasi dan otoritas yang diperlukan ke level yang sesuai untuk respon cepat. Menempatkan pengembangan dan penerapan strategi dalam kedekatan yang lebih dekat dengan lingkungan unik dari divisi / SBU. Fokus pada akuntabilitas kinerja organisasi. Meningkatkan fokus pada produk, pasar, dan respons cepat terhadap perubahan.

Gambar 9 Organisasi Divisional / SBU

   

4.  Struktur Organisasi Matrix

Merupakan struktur organisasi yang menggabungkan antara struktur fungsional dengan struktur divisional untuk mendapatkan keuntungan dari kedua struktur tersebut dan meminimalkan kekurangan dari masing-masing struktur tersebut.

Gambar 10 Organisasi Matrix

C. Analisis Struktur Organisasi Kementerian Keuangan

Berdasarkan uraian pada poin A Struktur Organisasi Kementerian Keuangan dan poin B Teori Struktur Organisasi dapat dilakukan analisis struktur organisasi kementerian keuangan adalah sebagai berikut:

1.    Struktur Organisasi Kementerian Keuangan adalah Holding Type Organization atau Organisasi Tipe Holding.

Yaitu organisasi dengan struktur masing-masing Direktorat Jenderal dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki sifat dan jenis yang berbeda-beda satu dengan lainnya serta melakukan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian pada wilayah daerah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah masing-masing Direktorat Jenderal.

Terdapat sebelas unit eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu:

-       Sekretariat Jenderal (Setjen)

-       Inspektoart Jenderal (Itjen)

-       Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)

-       Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

-       Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

-       Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR)

-       Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)

-       Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB)

-       Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)

-       Badan Kebijakan Fiskal (BKF)

-       Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Pada struktur organisasi lini dan staf terdapat 2 unit eselon 1 yang melaksanakan fungsi staf yakni Sekretariat Jenderal untuk fungsi administrasi support dan Inspektorat Jenderal untuk fungsi pengawasan.

Sedangkan kesembilan unit eselon 1 lainnya berperan sebagai organisasi lini dalam pelaksanaan tugas-tugas utama Kementerian Keuangan.

Melihat fungsi yang dilaksanakan oleh unit eselon 1 berdasarkan struktur organisasi Lini, Staf dan Fungsional, masing-masing unit eselon 1 melaksanakan fungsi yang berbeda-beda. DJA memiliki fungsi dalam penyusunan APBN, DJPK memiliki fungsi dalam pengelolaan dana transfer ke daerah, DJP memiliki fungsi pengelolaan pajak, DJPPR memiliki fungsi pengelolaan utang, hibah dan risiko, DJBC memiliki fungsi pengelolaan kepabeanan dan Cukai, DJKN memiliki fungsi penegleolaan kekayaan negara dan lelang, BKF memiliki fungsi pembuatan kebijakan fiskal, dan BPPK melakukan fungsi pendidikan dan pelatihan keuangan. Struktur organisasi fungsional memiliki kaitan erat dengan organisasi divisional karena pembagiannya didasarkan pada fungsi tertentu dan spesifik dari unit eselon 1 masing-masing.

Melihat dari struktur organisasi geografis, struktur organisasi Kementerian Keuangan mengadopsi pula pola tersebut. Kecuali Itjen, DJA, DJPK, DJPPR dan BKF, setiap eselon 1 memiliki kantor vertikal di daerah. Ada yang berbentuk kantor perwakilan seperti Setjen dalam pelaksanaan fungsi staf di daerah dan kantor perwakilan dalam pelaksanaan fungsional organisasi. Pada struktur Setjen terdapat unit-unit vertikal di daerah yakni, Kantor Pengelolaan TIK dan BMN, Kantor Pengelolaan Pemulihan Data, dan Unit Layanan Pengadaan.

Dalam pelaksanaan fungsi organisasi dalam skema geografis biasanya berupa kantor wilayah dan kantor-kantor pelayanan. Sebagai contoh berikut struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak dengan struktur kantor wilayah dan kantor vertikal di daerah:

Gambar 11 Struktur Organisasi DJP

Berdasar uraian struktur oragnisasi Kementerian Keuangan dari struktur lini, staf, fungsional, divisonal, geografis dapat dilihat hampir seluruh jenis struktur organisasi ada di Kemeneterian Keuangan. Sehingga tepat bila struktur organisasi Kementerian keuangan adalah Holding Type Organization. Karena dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing Direktorat Jenderal memiliki tugas sendiri-sendiri, memiliki kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri, namun demikian tetap memiliki fungsi koordinasi dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan.

2.    Perlu Perubahan Struktur Organisasi?

Sejak berdirinya 73 tahun lalu Kementerian Keuangan telah banyak mengalami perubahan struktur organisasi. Sejak saya bergabung dengan Kementerian Keuangan pada tahun 2003 struktur organisasi sangat cepat mengalami perubahan. Contoh kantor dimana saya bekerja pertama kali adalah Badan Informasi dan Teknologi Keuangan, kantor ini survive pada tahun 2000-2004, sebelumnya bernama BAPEKSTA (Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan) (1988-1999), sebelumnya lagi bernama PAIK (Pusat Analisa Informasi Keuangan) (1978-1987). Saat ini kantor yang saya tempati unutk bekerja adalah Pusintek (Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan) berdiri sejak tahun 2005 s.d sekarang.

Uraian diatas sekedar contoh yang mencerminkan begitu cepatnya terjadi perubahan struktur di Kementerian Keuangan. Untuk menjawab perlukan perubahan struktur organisasi Kementerian Keuangan, kita dapat melihat historikal peraturan terkait organisasi Kementerian Keuangan sebagai berikut:

§  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 Organisasi dan Tata Kerja Depkeu

§  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 Organisasi dan Tata Kerja Kemenkeu

§  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Organisasi dan Tata Kerja Kemenkeu

§  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 Organisasi dan Tata Kerja Kemenkeu

§  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 Organisasi dan Tata Kerja Kemenkeu

§  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Organisasi dan Tata Kerja Kemenkeu

§  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.01/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Melihat historikal diatas perubahan struktur organisasi Kementerian Keuangan sangat cepat terjadi. Hampir setiap dua tahun terdapat perubahan struktur. Tentunya hal ini terjadi karena perubahan tersebut dibutuhkan, misal karena terjadi perubahan lingkungan baik lingkungan internal organisasi maupun lingkungan eksternal organisasi yang menuntut organisasi Kementerian Keuangan menyesuaikan strukturnya.

Dunia saat ini telah memasuki era revolusi industri keempat atau disebut juga Industri 4.0. Era ini ditandai dengan penggunaan mesin-mesin automasi yang terintegrasi jaringan internet (internet of things). Industri 4.0 diperkenalkan sejak 2011 di Jerman yang juga menjadi momentum penerapan ekonomi digital. Ada lima teknologi utama yang menopang penerapan Industri 4.0, yaitu Internet of Things, Artificial Intelligence, Human-Machine Interface, teknologi robotik dan sensor, serta teknologi 3D Printing. Melalui penerapan Industri 4.0, diharapkan proses produksi manufaktur menjadi semakin efisien sehingga terjadi peningkatan produktivitas dan daya saing. Indonesia telah berkomitmen untuk menerapkan Industri 4.0 guna membangun industri manufaktur yang berdaya saing global. Komitmen ini ditandai dengan peluncuran “Making Indonesia 4.0” oleh Presiden Joko Widodo awal April 2018 lalu sebagai peta jalan dan strategi Indonesia dalam memasuki era digital yang tengah berjalan.

Melihat perubahan tersebut, niscaya struktur organisasi Kementerian Keuangan harus berubah kembali, menyesuaikan dengan perubahan lingkungan, tidak hanya pada tatanan lokal indonesia melainkan perubahan yang terjadi pada tatanan global. Dunia. Contoh perubahan struktur yang perlu dipikirkan untuk berubah adalah pada penerimaan dan pengeluaran negara. Saat ini era teknologi informasi telah mengubah perangai transaksi sebagian besar masyarakat, Fintech bahasa kerennya, yaitu Financial dan Technology ditenggarai dalam lima sampai sepuluh tahun ke depan akan menggantiakn sistem-sistem tradisional yang saat ini ada. Boleh jadi fungsi kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) selaku unit vertikal yang mengelola uang keluar dapat dihilangkan dalam struktur organisasi Kemenkeu, karena sifat pengelolaan langsung diserahkan pada bank atau lembaga keuangan.

Demikian analisis struktur organisasi Kementerian Keuangan ini disusun.

DAFTAR PUSTAKA

Ferdinand D. Sinaga, Prof. DR. Handout Mata Kuliah Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Negara, 2018

Indonesia Siap Masuki Era Industri 4.0", online diakses 30 Oktober 2018 https://biz.kompas.com/read/2018/06/11/024023428/indonesia-siap-masuki-era-industri-40. 

Perkembangan Organisasi Pusintek, online diakses 30 Oktober 2018 http://sepatanpaper.blogspot.com/2016/12/perkembangan-organisasi-pusintek.html

Jenis-jenis Struktur Organisasi, online diakses 30 Oktober 2018 https://alvinburhani.wordpress.com/2011/05/14/jenis-jenis-struktur-organisasi/

Struktur Organisasi kementerian Keuangan, online diakses 30 Oktober 2018 https://www.kemenkeu.go.id/profil/struktur-organisasi-kementerian-keuangan/