Analisis Struktur Organisasi Kementerian Keuangan

A.         Struktur Organisasi Kementerian Keuangan

Visi Kementerian Keuangan saat ini adalah “Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21”.

Dalam visi ini, penggerak utama berarti bahwa Kementerian Keuangan, dalam perannya sebagai pengatur dan pengelola keuangan negara, berperan sebagai prime mover dalam mendorong pembangunan nasional di masa depan. Melalui manajemen pendapatan dan belanja negara yang proaktif, Kementerian Keuangan menggerakkan dan mengarahkan perekonomian negara menyongsong masa depan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif mengindikasikan bahwa pertumbuhan dan pembangunan yang diarahkan oleh Kementerian Keuangan akan menghasilkan dampak yang merata di seluruh Indonesia. Hal ini akan tercapai melalui koordinasi yang solid antar pemangku kepentingan dalam pemerintahan serta melalui penetapan kebijakan fiskal yang efektif. Menekankan abad ke-21 sebagai periode waktu menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan menyadari peran yang dapat dan harus dijalankan di dunia modern, dengan menghadirkan teknologi informasi serta proses-proses yang modern guna mewujudkan peningkatan yang berkelanjutan.

Visi ini menunjang visi pemerintah untuk mencapai masyarakat adil dan makmur atau saat ini tertuang dalam visi pembangunan nasional “Terwujudnya Indoensia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Serta menunjang misi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang tercermin dalam Sembilan Agenda Prioritas atau Nawa Cita.

Untuk mewujudkan visi tersebut, struktur organisasi Kementerian Keuangan berdasarkan PMK Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan yang diubah oleh PMK Nomor 212/PMK.01/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan terdiri atas:

Government Size

Government Size merupakan persentase peran pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Government Size dapat dilihat dengan membandingkan jumlah total pengeluaran pemerintah terhadap total ekonomi (GDP). Untuk melihat size of government mari kita perhatikan terlebih dahulu GDP/PDB dan pengeluaran pemerintah. PDB merupakan jumlah produksi baik barang atau jasa yang telah dihasilkan oleh unit produksi di suatu daerah pada saat tertentu. PDB dapat dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

PDB = C + I + G + NX

Dimana:

PDB = Produk Domestik Bruto

C= Seluruh konsumsi masyarakat/pengeluaran konsumen

I= Investasi

G= Pengeluaran pemerintah

NX= Ekspor-Impor

Sedangkan yang dimaksud Pengeluaran Pemerintah (Goverment Expenditure) (Sadono Sukirno, 2000), yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi.

Visi Misi Kementerian Keuangan

A.         Visi Kementerian Keuangan

Visi Kementerian Keuangan saat ini adalah “Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21”.

Dalam visi ini, penggerak utama berarti bahwa Kementerian Keuangan, dalam perannya sebagai pengatur dan pengelola keuangan negara, berperan sebagai prime mover dalam mendorong pembangunan nasional di masa depan. Melalui manajemen pendapatan dan belanja negara yang proaktif, Kementerian Keuangan menggerakkan dan mengarahkan perekonomian negara menyongsong masa depan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif mengindikasikan bahwa pertumbuhan dan pembangunan yang diarahkan oleh Kementerian Keuangan akan menghasilkan dampak yang merata di seluruh Indonesia. Hal ini akan tercapai melalui koordinasi yang solid antar pemangku kepentingan dalam pemerintahan serta melalui penetapan kebijakan fiskal yang efektif. Menekankan abad ke-21 sebagai periode waktu menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan menyadari peran yang dapat dan harus dijalankan di dunia modern, dengan menghadirkan teknologi informasi serta proses-proses yang modern guna mewujudkan peningkatan yang berkelanjutan.

Visi ini menunjang visi pemerintah untuk mencapai masyarakat adil dan makmur atau saat ini tertuang dalam visi pembangunan nasional “Terwujudnya Indoensia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Serta menunjang misi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang tercermin dalam Sembilan Agenda Prioritas atau Nawa Cita.

B.         Misi Kementerian Keuangan

Untuk mewujudkan visi organisasi, Kementerian Keuangan mempunyai 5 (lima) misi yaitu:

1. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat;
2. Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent;
3. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum;
4. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif;
5. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.

Sharing Session Configuration Management Database

Minggu lalu, tepatnya 20 September 208 diadakan sharing session dengan tema configuration management database menampilkan pembicara Dede Mulyana sebagai praktisi IT yang telah lama berkecimpung dalam dunia Manajemen TIK.

Alternatif Solusi Anomali Pengelolaan Keuangan Kelurahan Moru Kabupaten Alor

PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Dalam penyelesaian tugas mata kuliah Teori Organisasi dan Aplikasi yang diampu oleh Bapak Sudiman dengan topik Pengambilan Keputusan, sesungguhnya telah terjadi proses pengambilan keputusan itu sendiri. Pada saat penugasan diberikan pada saat itulah masalah muncul, yakni permasalahan dalam menentukan topik yang akan dianalisis dalam makalah. Pada tahapan ini terjadi diskusi yang intens diantara anggota kelompok. Diskusi guna mencari topik yang mudah dipahami, seluruh anggota kelompok dapat memberikan kontribusi, serta topik yang menarik untuk dibahas.

Beberapa ide muncul untuk dianalisis, antara lain:

1.         Masalah Kebijakan ganjil genap di Gerbang Tol Bekasi;

2.         Masalah akan diaktifkannya kembali becak di Jakarta; dan

3.         Masalah pengelolaan keuangan di Kelurahan Moru, Kabupaten Alor.

Peran PT POS Indonesia sebagai BUMN Transportasi, Pergudangan, Keuangan dalam Menunjang Perekonomian Indonesia

BAB  I
PENDAHULUAN

A.   LATAR BELAKANG

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan bisnis dalam sistem perekonomian Indonasia, karena itu BUMN mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BUMN dapat berbentuk Perusahaan Perseroan (persero), dan Perusahaan Umum (Perum), semua bentuk tersebut dapat disesuaikan dengan karekteristik  dan apa yang akan dikerjakan oleh BUMN tersebut.

BUMN didirikan merupakan implementasi dari pasal 33 UUD RI yaitu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, dan maksud awal dari pendirian BUMN di Indonesia adalah melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, agen pembangunan, dan nasionalisasi perusahaan asing. BUMN juga memiliki arti penting dalam perekonomian Bangsa Indonesia, arti penting tersebut adalah sebagai berikut:

Ulasan Kliping Berita ”Klaim Keberhasilan Pembangunan Kabupaten Cirebon”

Berita pada kliping dengan judul “Usai Daftar ke KPU, Bupati Cirebon Klaim Keberhasilan Periodenya”, (taken form https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3807877/usai-daftar-ke-kpu-bupati-cirebon-klaim-keberhasilan-periodenya) antara lain berisi:

• Petahana Bupati Cirebon melakukan pendaftaran ke kantor TPU Cirebon untuk pencalonan bupati periode berikutnya.
• Klaim keberhasilan dibidang infrastruktur, pada tahun 2013 kerusakan infrastruktur jalan mencapai 75%, selama masa jabatan sampai dengan tahun 2018 sudah diperbaiki (dengan hotmix dan beton), di 2018 target 100%.
• Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan, sebelumnya di urutan 2 terakhir dari 27 daerah di Jawa Barat. Saat ini IPM Cirebon berada pada urutan 19.

Kondisi Kabupaten Cirebon Saat ini

Kabupaten Cirebon terdiri dari 40 kecamatan, 412 desa dan 12 kelurahan. Terdapat beberapa sungai besar melintasi kabupaten Cirebon, yakni  Sungai Cisanggarung, Sungai  Ciwaringin, Sungai Cimanis, Sungai Cipager, Sungai Kumpul Kuista dan Sungai Jamblang. Sejumlah daerah di wilayah Kota maupun Kabupaten Cirebon kembali diterjang banjir bandang. Genangan banjir seukuran dada orang dewasa memasuki rumah-rumah penduduk. Penyebabnya, intensitas hujan tinggi sejak Sabtu (10/3) malam hingga Minggu (11/3) dini hari melanda wilayah Cirebon dan sekitarnya. Selain itu, karena luapan daerah aliran sungai (DAS) dan jebolnya tanggul akibat debit air yang naik drastis. Sepekan sebelumnya, banjir bandang menerjang wilayah timur Cirebon (WTC).

Revolusi Mental dan Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan

Revolusi Mental

Revolusi mental merupakan suatu gerakan seluruh masyarakat baik pemerintah atau rakyat dengan cara yang cepat untuk mengangkat kembali nilai-nilai strategi yang diperlukan oleh Bangsa dan Negara untuk mampu menciptakan ketertiban dan Kesejahteraan rakyat sehingga dapat memenangkan persaingan di era globalisasi. Revolusi mental mengubah cara pandang, pikiran, sikap dan perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemoderenan, sehingga menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

 Prinsip revolusi mental menyebutkan bahwa revolusi mental adalah gerakan sosial untuk bersama-sama menuju Indonesia yang lebih baik. Harus didukung oleh tekad politik (political will) Pemerintah, Harus bersifat lintas sektoral, Kolaborasi masyarakat, sektor privat, akademisi dan pemerintah, Dilakukan dengan program “gempuran nilai” (value attack) untuk senantiasa mengingatkan masyarakat terhadap nilai-nilai strategis dalam setiap ruang publik, Desain program harus mudah dilaksanakan (user friendly), menyenangkan (popular) bagi seluruh segmen masyarakat, Nilai-nilai yang dikembangkan terutama ditujukan untuk mengatur moralitas publik (sosial) bukan moralitas privat (individual), Dapat diukur dampaknya dan dirasakan manfaatnya oleh warga masyarakat.

Analisis Nilai-Nilai Pusintek

Visi Kemenkeu:

Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21

Misi:

1. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat;
2. Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent;
3. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum;
4. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif;
5. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.